DAERAH

Kategori

Subscribe Here!

Enter your email address. It;s free!

Delivered by FeedBurner

Cari Blog Ini

" JUAL BELI FASILITAS DI LAPAS TANJUNG GUSTA ", ANGGOTA DPR , PENGAMAT HUKUM DAN LSM ANGKAT BICARA

Responnews.co.id, Medan- Bagi Narapidana berduit dikabarkan bisa mendapat berbagai keistimewaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Medan, Sumatera Utara yang kebanyakan diperoleh para Napi kasus korupsi maupun peredaran besar Narkoba. 

Keistimewaan yang dimaksud diduga seperti fasilitas kamar mewah, disebut "dibanderol" dengan harga Rp30 sampai Rp 40 juta. Lalu Napi "modus"  berobat keluar Lapas disebut juga "dihargai" sekitar Rp 25 juta. Hingga Narapidana dengan vonis tinggi yang seharusnya dikirim ke Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan, disebut lagi bisa "ditahan"  agar tidak dikirim, hingga bebas di Lapas Klas I Medan,  Sumatera Utara, tentunya juga dengan nominal yang disebut lebih besar. 

Seperti yang dilangsir Toba pos, Menanggapi informasi tersebut, Wakil Ketua Komisi A, DPRD Sumatera Utara, Muhri  Fauzi Hafiz mengatakan, "Kalau informasi tersebut benar. Maka Kalapas layak dicopot," tegasnya. Sabtu (29/12/2018), siang.

Ditanya seperti apa tindakan Komisi A yang membidangi persoalan di Lapas itu, politisi Partai Demokrat itu menjawab, "Sejauh ini kita mengetahui itu hanya dari informasi media. Maka kita akan menindaklanjuti dengan melakukan koordinasi kepada pihak Kementerian Hukum dan HAM Perwakilan Sumatera Utara." tutupnya.

Di tempat terpisah, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara, Drs Priyadi , Bc. IP., M. Si yang dikonfirmasi wartawan terkait informasi dugaan adanya jual beli kamar di Lapas Klas I Medan, Sumatera Utara mengatakan, "Langsung ke Kalapas saja, lagi ada Natalan," katanya. Didesak kembali, "Kalau bisa begitu angkat saja pak," jawabnya. Namun kembali ditanya soal Napi vonis tinggi yang tidak dikirim ke Nusakambangan diduga karena menyogok, Priyadi langsung memutus hubungan seluler.

Pengamat Hukum

Terkait persoalan tersebut diatas, Pengamat Hukum mengatakan, "Adanya dugaan praktik seperti ini merupakan wujud ketimpangan hukum dan diskriminasi. Terhadap hal tersebut sudah seharusnya Kementerian Hukum dan HAM melakukan investigasi mendalam dan melakukan evaluasi terhadap Kalapas, serta apabila terbukti sangat layak diberhentikan dengan tidak hormat, lalu diproses hukum siapapun yang terlibat, termasuk yang menerima aliran "upeti" tersebut." Jelas Dr Redyanto Sidi S.H., M.H. 

LSM Berkoordinasi

Ketua DPW LSM Berkoordinasi (Pemberantasan Korupsi, Judi, Narkoba dan Sindikat Mafia) Propinsi Sumatera Utara, mendesak Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly segera mencopot Kalapas Klas I Medan bila terbukti bersalah.

"Diharapkan Menteri Hukum dan HAM menempatkan orang yang bertanggungjawab memberikan keadilan bagi para Napi. Jangan karena dia Napi kaya, lantas diberikan pelayanan yang istimewa. Sementara Napi yang tidak punya duit, makanannya pun asal ada saja. Copot bila terbukti bersalah kalapasnya," tandas Anggriani Wau S.H.,M.H.

Kalapas Budi Argap Situngkir

Kalapas Klas I, Tanjung Gusta Medan, Sumatera Utara yang dikonfirmasi melalui seluler. Sabtu (29/12/2018), mengatakan, "Berita tidak benar kalian jahat memfitnah orang, apa ngak ada tetangga kalian masuk penjara dan apakah mungkin memberikan 30 atau 40 juta, hitung aja kalau 3350 orang di dalam berapa duit?. Ikutlah kalian mencerdaskan masyarakat. Kasitau yang memberikan isu itu lapor polisi ya. Hari gini cara gitu, kampungan,"

Lanjut Kalapas melalui pesan singkat SMS," Yang berobat silahkan dicek di rumah sakit. Masih ada 4 orang dirawat, sekali lagi sekalian bawa polisi ya biar kita tangkap yang menerima," tulis Budi Argap Situngkir.(TP/j )

Previous
« Prev Post

Formulir Kontak

Nama

Email *

Pesan *